Probolinggo, 30 Juli 2025 — DPRD Kabupaten Probolinggo melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan hasil pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna, Rabu (30/7). Laporan resmi tersebut dibacakan oleh Muchlis, anggota DPRD dari Fraksi PKB, yang bertugas sebagai juru bicara Banggar.
Dalam forum resmi tersebut, Banggar menyoroti bahwa setiap perubahan anggaran wajib memiliki landasan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip efisiensi serta akuntabilitas publik.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik tak hanya soal kepatuhan regulasi, tapi harus menyatu dengan filosofi politik anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Muchlis saat menyampaikan laporan.
Koreksi Fiskal dan Tekanan Pembiayaan
Postur P-APBD 2025 menunjukkan adanya koreksi fiskal, di mana pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp2,46 triliun menjadi Rp2,44 triliun. Di sisi lain, belanja meningkat menjadi Rp2,61 triliun. Kesenjangan ini ditutup dengan pembiayaan daerah yang naik signifikan hingga Rp173,31 miliar.
Banggar menilai postur ini mencerminkan dinamika fiskal yang menantang, namun harus dijawab dengan belanja yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Seruan Penguatan Reformasi Anggaran
Dalam laporan tersebut, Banggar menekankan sembilan poin utama yang merepresentasikan komitmen DPRD dalam mengawal reformasi anggaran daerah, antara lain:
- Mendorong realisasi PAD secara maksimal.
- Menolak pengurangan anggaran pada sektor pariwisata dan olahraga.
- Mendesak pendirian rumah singgah untuk penanganan sosial.
- Menuntut perbaikan kualitas data lintas OPD.
- Mengusulkan pembentukan Bapenda agar pengelolaan aset dan PAD lebih fokus.
- Mendorong pemeliharaan PJU melalui pengadaan peralatan teknis.
- Meminta peremajaan kendaraan pelayanan adminduk keliling.
- Menuntut penyederhanaan birokrasi untuk investor.
- Mengutamakan realisasi anggaran menjelang tutup tahun.
Menurut Muchlis, rekomendasi tersebut lahir dari proses pembahasan mendalam yang memperhatikan dinamika lintas sektor dan kebutuhan konkret masyarakat di lapangan.
Politik Anggaran: Jangan Sekadar Seremonial
Banggar menegaskan bahwa perubahan APBD bukanlah sekadar formalitas tahunan, melainkan cermin dari keberpihakan negara terhadap rakyat. Oleh sebab itu, DPRD meminta agar seluruh perangkat daerah menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan program secara berkualitas, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai perubahan ini berhenti di tataran administratif. Yang kita perjuangkan adalah substansi: apakah program berjalan dan apakah rakyat benar-benar merasakannya,” kata Muchlis.
